Demikian disampaikan Prof. Dr. Benny Chatib, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Tirta  Dharma Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (YPTDPAMSI), dalam Pelatihan Manajemen Air Minum Tingkat Madya Angkatan XII, yang secara khusus membahas air baku, September 2005. Menurutnya, hal paling penting untuk mengatasi masalah ini adalah pengamanan sumber yang sudah ada.

“Hidup matinya suatu PDAM bukan karena modal yang ada, melainkan berdasarkan sumber air baku yang tersedia.
Kita perlu mencari solusi dan menetapkan prioritas utama dalam mengatasi hal tersebut,” ungkapnya.

Dikatakannya, kita harus menggunakan peluang-peluang yang  ada, seperti UU No. 7 Tahun 2004 tentang SDA dan PP No.16 Tahun  2005 tentang SPAM. Kedua produk perundang-undangan tersebut bisa menjadi alat efektif dalam mengatasi masalah air baku. Artinya,  pemerintah pusat dan daerah

bertanggung jawab pada penyediaan air baku untuk penyediaan air  minum.

Sistem penyediaan air minum tersebut dikelola oleh PDAM. Karena itu, PDAM harus proaktif dalam membicarakan hal tersebut kepada pemerintah. “Bicarakan bagaimana mendapatkan jaminan ketersediaan sumber air baku bukan hanya untuk kebutuhan saat  ini tetapi juga untuk kebutuhan di masa yang akan datang,” kata Prof. Benny.

Pria yang menggondol gelar Master of Science dari University of California, Barkeley, AS, ini menjelaskan bahwa pengelolaan lingkungan dan pelestarian SDA mencakup empat hal. Pertama, penyusuanan tata ruang. Artinya, pemerintah dalam melakukan penyusunan tata ruang harus memperhatikan fungsi-fungsi lingkungan hidup, seperti fungsi hutan yang berperan dalam menjamin ketersediaan pasokan SDA.

Tata ruang ini juga mengatur lingkungan seperti apa yang tidak boleh diganggu keberadaannya dan tempat mana saja yang boleh dikembangkan. Tata ruang ini tidak hanya menyangkut kepentingan saat ini, tetapi juga untuk jangka waktu minimal 20 tahun ke depan. Tidak hanya mengikuti perkembangan ekonomi semata, tetapi harus juga melihat kebutuhan riil masyarakat.